Sebelumnya saya telah menuliskan hal yang berhubungan dengan polusi. Dimana hasil pembakaran mesin yang menggunakan fosil dapat mempercepat pemanasan global, yang kemudian bahasanya lebih keren menjadi climate change. Lihat tulisan saya Minyak Goreng dan Climate Change.

Pembahasan kali ini lebih tereskalasi spesifik kembali menyerang safety manusia dalam bentuk individu maupun komunal. Isu dan fakta yang bukan hanya melahirkan kebijakan baru dari pucuk pemerintahan tetapi akan menentukan keputusan masyarakat kedepan.

Dibandingkan dengan Jakarta atau BSD, Cisauk, yang disingkat menjadi nama domain blog csk.my.id ini lebih berpolutan daripada keduanya. Bukan sekedar emisi, polusi berbentuk partikel debu disini lebih amazing. Menempel dalam berbagai bentuk alas, dari muka manusia, jendela rumah dan kendaraan hingga pakaian.

Gak terkenal karena polusi bukan emisi biasa yang kita kenal seperti emisi kendaraan bermotor, pabrik, dan rumah tangga.

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sementara terlihat sia-sia, rumit dipraktekkan, dan perlu kesadaran masyarakat jika tanpa peraturan yang jelas. Buat saya harusnya pemerintah bertindak ekstrim jika memang dirasa polusi ini membahayakan nyawa.

Dan lagi-lagi sepertinya kebijakan selalu berbau dealing dengan ekonomi baik mungkin yang positif atau negatif. Buat kamu yang tidak tinggal di zona merah kualitas udara dipastikan tak peduli kecuali jika sudah terdampak kebijakannya, barulah teriak-teriak.

Selalu begitu, dirugikan bukan karena polusinya tapi kebijakan 'pengobatan' ala pemerintah. Sebagaimana cap kopid 2-3 tahun lalu. Tidak mati karena kopid tapi mati karena diputus kerja dan tak ada penghasilan untuk makan. Pepatah mencegah lebih baik dari mengobati tak berlaku untuk pemangku keputusan. Karena biasanya obat itu pahit untuk yang tersakiti bukan yang sakit.

Kebijakan pertama, mengatur ASN agar bisa Work From Home (WFH). Buat saya agak kontradiktif karena jika pendapat sebagian orang ASN tidak produktif di kantor, apalagi di rumah?

Berapa banyak sih ASN DKI? 58 ribu orang? Apakah mereka semua menggunakan kendaraan pribadi ke kantor dan aktivitas kerja? Kenapa tidak menyarankan semua ASN menggunakan transportasi umum saja termasuk pejabat tinggi hingga tingkat eselon? Kan bagus buat contoh masyarakat.

Bagaimana setiap dinas dan kementerian mengontrol dan memonitor pegawainya yang WFH? Bagaimana pelayanan publik yang diberikan kepada warga? Seyogyanya dan sesurabayanya hal ini tentu sudah dipikirkan pemerintah.

Penerapan Tilang Kendaraan Tak Uji Emisi

Jujur saja saya baru tahu kalo sepeda motor itu harus diuji emisikan. Sengebul-ngebulnya knalpot motor paling yang telat ganti oli, tapi kan emisi gak cuma yang terlihat. Konon katanya asap kendaraan bermesin diesel yang suka buang angin warna pekat justru lebih rendah emisinya dibanding yang tidak mengeluarkan asap hitam? Bener gak tuh?

Pertanyaan besar, seberapa kuat iman pegawai uji emisi untuk bisa menahan godaan suap meloloskan uji kendaraan. Apakah ada landasan hukum penerapan tilang karena tidak lolos emisi? Apakah kendaraan pejabat sudah minim emisi?

Kalo yang ini pikiran kotor saya menganggap bahwa bisa jadi merupakan agenda global, agar kendaraan listrik cepat laku. Maklum saya termasuk ahlul konspirasi. Apapun yang ujungnya keuntungan sebagian (pengusaha) dan kerugian (masyarakat) bisa dikatakan konspirasi.

Kendaraan listrik sudah menjamur di kampung saya. Sudah merata hampir di tiap rumah punya sepeda listrik, biasanya emak-emak atau bocah SD yang pake. Dari mana sumber tenaga kendaraan listrik? Ya jelas dari listrik. Bagaimana listrik dihasilkan? Ya dengan tenaga lain seperti air, uap, gas bumi, dan nuklir.

Pembangkit listrik tenaga uap membakar batubara yang kemudian jadi tenaga listrik. Saat kamu menggunakan kendaraan listrik apakah PLN tidak lagi rugi? Yang untung adalah perusahaan batubara. Kita ratusan juta orang menabung koin untuk kekayaan perusahaan batubara.

Kendaraan listrik menggunakan baterai di dalamnya. Saat kamu menggunakan kendaraan listrik, kerusakan alam semakin menjadi karena pengerukan tanah semakin gencar untuk mencari nikel sebagai salah satu bahan baterai mobil listrik.

Kan pakai bahan bakar fosil juga sama aja bang merusak alam? Apa? Bahan bakar fosil? Fosil apa? Fosil kencing kuda jadi minyak dan bensin gitu? Perubahan kimia apa yang terjadi saat tulang belulang itu katanya bisa jadi minyak? Terus tulang manusia juga bisa jadi minyak gitu?

Terlalu banyak teori untuk membenarkan semuanya. Ya mau gimana lagi, gak nyampe otak saya.

Apakah isue dan fakta kualitas udara ini bisa menjadi alasan agar pemindahan ibukota dilanjutkan oleh presiden selanjutnya? Entahlah. Yang pasti triliunan rupiah sudah dialokasikan untuk itu ditambah pulau Kalimantan masih kaya hutan sehingga lebih minim polusi.

Gak ada hubungannya polusi udara ibukota dengan IKN. Maaf saya lagi ngawur.

Saya sendiri punya pendapat untuk mengatasi polusi udara. Bukan cuma pembatasan jumlah kendaraan yang ada tapi juga membatasi produksi kendaraan hari-hari berikutnya. Toh katanya beberapa negara Eropa berhasil melakukan langkah ini.

Kan suka ada tuh koar-koar polusi, emisi kendaraan, tapi hari-hari gagah bawa Fajero atau Portuner. Caduk.

Polusi ini bisa jadi bisnis kalau kamu sudah punya jiwa kapitalis. Dan lama-lama kamu jadi anggota elit global. Mari gunakan kendaraan listrik agar minyak bumi digunakan untuk kebutuhan eksplorasi bumi yang belum diketahui kebenaran bentuknya seperti apa.

Kerusakan di muka bumi ini adalah karena tangan manusia, tapi yang terluka bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk di alam raya.

Salam.

Sebelumnya beredar informasi bahwa penyelenggara MotoGP, Dorna, menolak menyelenggarakan balapan di negara yang menerapkan karantina 14 hari, dan dipastikan pernyataan itu ditujukan untuk Indonesia yang menjadi tuan rumah test pramusim.

Sejak tulisan ini dimuat, test pramusim dipastikan tetap akan berlangsung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Menggelar event syarat pengakuan internasional adalah impian setiap negara termasuk Indonesia. Kebanyak event tersebut adalah bidang industri hiburan dan olahraga. Bagaimana ngilernya Indonesia jadi tuan rumah sepak bola piala dunia, bukan hanya gengsi, karena tuan rumah otomatis lolos ke putaran final tanpa harus berjuang dan dipermalukan di fase kualifikasi.

Jika itu tujuannya, sangatlah betul kita menjadi tuan rumah dengan memiliki infrastruktur lengkap sebagaimana yang dibutuhkan event tersebut. Seperti dalam sepak bola yang harus menyiapkan puluhan stadion menjadi kelas internasional, pun halnya dalam adu cepat MotoGP.

Impian sebenarnya adalah mencetak tim sepakbola agar lolos piala dunia, apalah daya di level Asia Tenggara saja masih langganan juara dua. Sebutlah nama Doni Tata atau beberapa nama lain yang sudah pernah dan masih mencoba adu skill balap dengan puluhan pebalap dunia di MotoGP kelas 2. Sayang, teknologi mesin motor Yamaha nomor 45 yang ditungganginya sudah ketinggalan jauh dengan pebalap lain yang didukung langsung pabrikan atau sponsor besar penyedia dana.

Bukan sepenuhnya salah Doni Tata. Di event balap lain seperti Formula 1, Rio Haryanto, butuh sponsor besar untuk mengusung bakatnya agar dapat bersaing dengan Kimi Raikkonen atau Lewis Hamilton. Apalah daya, sponsor sulit di dapat dan pemerintah pun kemampuannya terbatas.

Salah satu program pemerintah yang menjadi dukungan kuat pembangunan sirkuit Mandalika dan penyelenggaraan event MotoGP dan Superbike. UMKM digadang-gadang akan terbantu dengan adanya event ini.

Kita pun patut bangga dengan masuknya beberpaa usaha kecil yang jadi ikon Mandalika bahkan kalau bisa kita ikut serta di dalamnya.

Tak ingin event ini terlewatkan ditambah tak mau dipermalukan diancam penyelenggara MotoGP, Dorna, pemerintah akhirnya dengan tegas mengubah aturan wajib karantina dengan memberlakukan adanya Travel Bubble. Travel Bubble diharapkan bisa jadi solusi tetap terselenggaranya event keren ini plus terjaganya martabat pemerintahan dalam menangani pandemi.

Masih kita ingat kejadian piala AFF di Singapura dimana 4 pemain Indonesia dilarang bertanding karena melanggar Travel Bubble, lantas seperti apa Travel Bubble itu?

Travel Bubble adalah aturan yang meniadakan kewajiban isolasi pagi pendatang dari luar negeri. Pendatang tidak boleh melewati area khusus yang diatur untuk beraktivitas dimana dia hanya bisa ditempat itu-itu saja dan hanya bisa bertemu orang yang sama. Artinya sesorang dari luar negeri tidak bisa bertemu orang lain di luar kawasan bubble yang sudah ditentukan. Definisnya mudah, tapi pelaksanaannya bisa saja sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan legal.

Kalau orang yang berpartisipasi dalam event MotoGP ini tidak bisa berinteraksi dengan orang lain diluar wilayah Travel Bubble bagaimana bisa memastikan UMKM bisa terbantu? Warung-warung klontong, PKL jajanan khas daerah setempat, dan toko merchandise bisa ada yang mengunjungi dan bisa laku terjual?

Kan ada UMKM yang ditempatkan di area sirkuit. Benarkah itu bisa mengakomodir semua UMKM setempat dan bisa menggerakkan ekonomi secara massal? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata diplomatis.

Nyatanya, peraturan pemerintah bisa berubah demi keuntungan tapi bisa jadi tidak menguntungkan untuk mereka (UMKM) yang tidak beruntung karena tidak berada di merchandise area sirkuit Mandalika.

Salam.